Obsesi memimpin masyarakat dengan kemampuan memberikan kemajuan menjadi satu ide awal untuk jadi bagian membangun demokrasi.

Tolak ukur untuk menentukan seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin sampai hari ini belum ditemukan rekam jejak atautrack record.

Hanya satu dari berbagai spesifikasi calon pemimpin yang layak memimpin masyarakat dengan kemajemukan dan teknologi mencapai puncaknya.

Mengapa demikian? penampakan hari ini baliho yang berserakan di jalanan dan mudahnya menggiring opini publik menggambarkan betapa jauh nilai demokrasi dari makna yang sesungguhnya.

Aristoteles filsuf Yunani mengemukakan bahwaDemokrasi ialah kebebasan tiap warga negara. Kebebasan itu digunakan untuk saling berbagi kekuasaan.

Harris Soche juga memaparkan bahwaDemokrasi ialah bentuk pemerintahan rakyat yang didalamnya ada porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur ,mempertahankan, serta melindungi dirinya sendiri dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah.

Implementasi demokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini harus dikoreksi dan dikembalikan kepada tujuan menggunakan esensi konsep demokrasi.

Cara memilih pemerintahan berdasarkan demokrasi sudah menjadi kesepakatan sejak awal dan harus kembali pada pemahaman yang benar.

Demokrasi yang digerogoti oleh kapitalis dan liberalis menjadikannya seolah hambar tanpa rasa kebersamaan menjalani kehidupan bernegara sesuai Undang Undang yang berlaku.

Rasa demokrasi inilah yang tidak lagi menjadi jantung dalam mengimplementasikan cara mengambil kekuasaan dengan Pemilu.

Intisari demokrasi berdampak pada kenyamanan semua pihak merasa puas karena telah berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.

Hilangnya rasa tersebut bukan serta merta terjadi begitu saja, menikmati kekuasaan yang berlimpah dengan kehidupan yang sejahtera menjadikan semua berhak meng-inovasi-kan demokrasi termasuk menggunakan cara-cara keji menjatuhkan pihak lawan menuju jurang kekalahan.

Ekspresi kenyamanan bersama dirasakan oleh rakyat yang ikut andil dalam berperan memeriahkan pesta demokrasi tersebut.

Euforia kebahagiaan bisa dirasakan semua pihak bila dilaksanakan dengan jalan yang jur dan adil tanpa ada kecurangan yang merugikan salah satu pihak.

Salah satu persoalan yang menjadi PR bagi penyelenggara Pemilu dan perwakilan rakyat yang berwenang membuat dan mengesahkan kebijakan untuk jalannya demokrasi ialah intervensi pemerintah dan partai politik mengarahkan pilihan rakyat dengan mengerucutkan pilihan hanya pada sau atau dua calon.

Hal inimemunculkantransaksi ilegal yang menguntungkan salah satu pihak dan menjadi awal jatuhnya marwah pemimpin dalam pandangan ekonomi.

Calon yang yang akan maju dan tidak memiliki modal yang cukup akan kesulitan dalam mewujudkan mimpi nya menjadi calon yang layak di mata rakyat.

Calon yang ideal berdasarkan pemahaman rakyat hari ini ialah yang mampu memberikan janji sekaligus buah tangan saat kampanye.

Modal yang besar sangat menentukan bagi keberhasilan kampanye calon.

Ada 273 juta rakyat Indonesia yang harus menjadi pendengar dan mendapat perhatian baik program kerja yang relevan dan "isi kantong" yang cukup untuk menggerakkan pikiran untuk memilihnya.

Seyogyanya, berulang kali disampaikan dalam kajian akademis dan tayangan baik media maupun arahan aktivis dalam menjauhi politik uang yang akan berakibat fatal bagi kelangsungan menjalani kebijakan yang berlangsung di pemerintahan terpilih.

Modal yang besar harus juga dibarengi dengan untung yang besar bila dikemudian hari menjabat.

Berbagai daya dan upaya aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindak para pelaku perampas kekayaan negara, akan dengan mulus tak nampak dalam pandangan sebab permainan yang mulus dari pelaku.

Hal yang sangat aneh justru ialah, para pelaku diberi panggung untuk hadir di ranah politik dengan catatan kelam yang telah ia perbuat pada bangsa ini.

Ingatan yang lemah barangkali menjadi sebab mengapa mudah sekali para pelaku maling negara tampil kembali menjadi calon perampas negara dengan persyaratan administrasi yang tidak ada menghalanginya.

Pengadilan yang memutuskan hukum bagi maling negara harus mampu menjadi bagian menghidupkan demokrasi dengan kebijakan yang memberangus koruptor dengan mematikan karier politiknya.

Bila disanggah dengan alasan bukan kewenagan pengadilan maka, dengan tupoksinya bahagiakan rakyat dengan menghukum koruptor sesuai kejahatannya.

Hal yang hampir tidak masuk akal justru pelaku koruptor hanya memakan waktu 2 tahun saja di dalam jeruji besi dengan berbagai potongan masa tahanan yang ia dapat dan keringanan hukuman yang ia peroleh.

Rakyat hari ini tidak semua buta dari politik yang mampu dibodohi dengan alasan yang dibuat-buat. Bayangan yang akan mungkin terjadi ialah jatuhnya kekuasaan oleh brutalnya rakyat, karena ketidak pastian penyelenggara negara membuat kebijakan dan transaksi politik yang telah disepakati.

Negara ini dididik untuk menyejahterakan rakyat dan ikut dalam perdamaian dunia, bagaiman akan mencapai tujuan tersebut bila selalu berkutat pada urusan sepele karena tidak sejalan dan sepemikiran.

Dalam demokrasi perbedaan bukan menjadi penghalang untuk mencapai kesepakatan dan memunculkan keputusan, justru menjadi sesuatu excellentand very good.

Perbedaan menjadi tolak ukur sejauh mana mampu menampilkan satu jalan untuk kepentingan bersama.

Ekspresi perbedaan tidak perlu menjadi penghalang untuk membangun Menara persatuan yang tinggi menjulang demi menjadi negara yang diakui oleh dunia internasional.

Kehebatan akan muncul dan tergambar dari berbagai perdebatan pikiran bukan diintervensi oleh kepentingan tertentu.

Jika ditarik jauh kebelakang negara ini berdiri dengan perdebatan panjang para pejuang bangsa mengenai bentuk negara, ideologi negara, corak pemerintahan dan berbagai perdebatan lainnya.

Misi konsepsi yang dijalankan para penyelenggara negara harus diluruskan oleh oleh intelektual yang merasa punya beban moral menjadi pelurus bangsa sesuai dengan ilmu yang didapatkan.

Namun sayang yang menjadi beban justru dunia akademisi juga telah dijangkiti dengan bisnis politik yang tak kejamnya dengan bisnis korporasi.

Nilai ekonomis yang disalurkan melalui politisi akan mengarahkan sosok tertentu untuk digaung-gaungkan dengan menampilkan data-data yang dibuat dan seolah benar dengan tingkat pemahamannya yang subyektif.

Benalu dalam akademis dan merusak ranah ilmu pengetahuan di masa mendatang dengan berawal dari niat jahat membangun negara dengan cara keji.

Puncak teknologi hari ini seharusnya menjadi penopang ketimpangan yang ada hari ini namun justru menjadi pelengkap kebobrokan konsep demokrasi.

Kehebatan bangsa ini akan terpampang jelas dalam headlinemedia internasional, jika semua pihak bersatu menyadari tidak ada kekuasaan yang harus diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara jika akan merusak tatanan kehidupan.

Sentral dalam peradaban manusia berdasarkan kehidupan politik, jika suasana politik berjalan sesuai konsep kesejahteraan rakyat maka tanpa melukai pihak manapun akan menghasilkan negara maju yang akan membantu negara lain bukan diberi bantuan orang lain.

The founding fatherbangsa ini telah meramalkan jauh-jauh hari bahwa negara ini negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, namun bila tidak mampu mengelolanya justru rakyat menjadi budak di negeri sendiri.

Penjajahan modern terjadi karena tidak pahamnya penguasa mengelola kekayaan.

Analogi ringan ialah seperti anak yang yang lahir dari orang tua kaya raya namun setelah ayahnya meninggal dunia bila sanga nak tidak memilki kemampuan untuk mengelola kekayaan orang tuanya akan jatuh kedalam jurang kemiskinan walaupun dahulu kala ia merupakan orang paling kaya yang pernah ada.

Analogi yang sederhana akan membuta bair kita menyaksikan bangsa kita hari ini betapa jauhnya tujuan negara dari yang pernah dicita-citakan dahulu kala.

Kemampuan mempelajari apa yang dimiliki akan mendapatkan keberhasilan yang tertinggi dengan sendirinya. (***)