Padang, Arunala.com - Pasca telah diterimanya rancangan Perda APBD Sumbar 2024, pihak DPRD kemudian menggelar rapat paripurna, Selasa (31/10). Rapat kali ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi tentang rancangan Perda APBD 2024 itu.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib. Selain itu juga dihadiri oleh Sekprov Hansastri mewakili gubernur dan wakil gubernur.

Irsyad Safar mengatakan pandangan umum fraksi merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBD.

"Catatan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi akan menjadi bahan yang seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2024 yang akan dibahas bersama DPRD Sumbar," katanya.

Irsyad juga menjelaskan, penyusunan APBD 2024 harus selesai sebelum tanggal 30 November. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pusat terkait tentang penyusunan APBD tiap tahunnya.

"Karena itu kami (DPRD, red) berharap dalam pembahasan APBD 24 nanti bisa dilakukan secara efektif dan efisien namun tetap dilakukan dengan optimal untuk memastikan kebutuhan anggaran dan program terpenuhi untuk selama tahun 2024 selain juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Irsyad.

Irsyad menambahkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam penyusunan APBD 2024 salah satunya terkait pendapatan dan DAU. Selain juga program-program yang menjadi target dalam RPJMD. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun ketiga kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, Mahyeldi dan Audi Joinaldy.

Pada paripurna itu seluruh fraksi di DPRD Sumbar telah menyampaikan pandangan umum yakni total 7 fraksi.

Secara garis besar ada beberapa poin yang sama disampaikan antara beberapa faksi diantaranya adalah perlunya pengoptimalan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan APBD Sumbar masih sangat bergantung pada pajak daerah terutama pajak kendaraan.

Selain itu sejumlah fraksi juga meminta pengoptimalan program-program pemimpinan Mahyeldi dan Audi terutama yang merupakan visi dan misi.next